Penarikan Paksa Kendaraan Leasing

Dapatkah kelalaian debitur dalam membayar angsuran memberikan/melahirkan hak kepada pihak leasing kendaraan bermotor untuk menarik kendaraan tersebut secara paksa?

(Studi kasus terhadap seorang debitur yang lalai dalam membayar cicilan kendaraan bermotor dengan tempo kurang dari 3 bulan, dimana kemudian kreditur/pihak leasing menggunakan jasa debt collector untuk menarik kendaraan tersebut secara paksa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia, mengharuskan pihak leasing untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak debitur untuk disidangkan agar kedua belah pihak antara kreditur dan debitur tidak mengalami kerugian.

Proses hukum yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Sengketa disidangkan (Pihak kreditur mendaftarkan ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk disidangkan);

  • Penyitaan kendaraan oleh pihak pengadilan;
  • Pelelangan kendaraan bermotor oleh pengadilan
  • (Hutang debitur akan dilunasi dari hasil lelang tersebut dan sisa dari lelang akan di berikan ke pihak debitur)

Dengan adanya peraturan tersebut, maka jelas penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak “Debt collector” bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang dibenarkan secara hukum, bahkan justru merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan ancaman pidana, yaitu:

Perampasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Oleh karena itu, debitur yang ditarik secara paksa kendaraannya dapat segera melaporkan tindakan penarikan kendaraan tersebut ke kantor kepolisian terdekat, guna meminta perlindungan hukum dan melaporkan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh debt collector tersebut.

Dari kedua dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) yang dikarenakan kelalaian dalam pembayaran cicilan tidaklah dibenarkan dalam hukum, dan hal tersebut jelas akan sangat merugikan kepentingan hukum dari pihak debitur.

Oleh karena itu, LBH AMIN sangat menyayangkan tindakan-tindakan pihak leasing yang masih menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan paksa unit kendaraan yang dicicil oleh pihak debitur. LBH AMIN mendorong dan mengharapkan agar pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan agar selalu memberikan pengawasan dan secara tegas memberikan sanksi terhadap pihak lembaga keuangan yang menggunakan praktek-praktek penarikan paksa yang jelas merugikan masyarakat selaku debitur dan konsumen.

Di sisi lain, LBH AMIN juga mengajak masyarakat umum agar bilamana mengalami peristiwa atau situasi dimana debt collector atau orang suruhan dari pihak leasing bermaksud untuk menarik kendaraan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta surat tugas dari orang tersebut dan memfotocopy surat tugasnya. Selanjutnya masyarakat jangan takut untuk mempertahankan barang/kendaraan yang ingin ditarik oleh pihak leasing ketika kita tidak bisa melanjutkan cicilan. Katakan dan tegaskan kepada mereka bahwa tindakan penarikan paksa adalah tindakan kejahatan yang akan berujung pidana. Katakan kepada mereka bahwa anda akan lapor polisi jika pihak leasing atau debt collector tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan anda.

Demikianlah sekilas mengenai penarikan paksa kendaraan leasing. Semoga dengan penjelasan diatas, masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai persoalan penarikan paksa, sehingga dalam persoalan penarikan paksa kendaraan yang kerap terjadi dalam kredit leasing kendaraan bermotor, hak-hak masyarakat sebagai konsumen/debitur tetap terjaga dan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya.

Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam keadilan.

Juventhy M Siahaan, SH.,

sumber: http://lbhm*n.org/penarikan-paksa-kendaraan-leasing/

Rate this article!
Tags:

Leave a Reply